Serba-serbi Kasus Prita Mulyasari 2

Prita dan OC Kaligis Bersiap Untuk Sidang Kedua

Liputan6.com, Tangerang: Meski telah bebas, ancaman penjara tak serta merta lepas dari terdakwa kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Serpong, Prita Mulyasari. Untuk itu, Sabtu (6/6), Prita bersama sang pengacara OC Kaligis menyiapkan diri untuk sidang kedua yang rencananya berlangsung Kamis mendatang.

Meski kebebasan sementara sudah di tangan, Prita mengaku tetap was-was masuk penjara lagi. Terlebih sidang kasus yang menimpa dirinya baru dimulai. Kini, Prita harus berjuang lebih keras. Bersama OC Kaligis, Prita membahas soal UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjerat dirinya.

Jeratan pasal ini terbilang mengerikan. Bila terbukti, Prita bisa dipenjara maksimal enam tahun dan membayar denda mencapai Rp 1 miliar. Tapi sang pengacara yakin kliennya bisa lolos dari jeratan itu.(IKA)

Masyarakat Jangan Takut Komunikasi Lewat E-mail
Andri Setyawan

Liputan6.com, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) meminta masyarakat tidak perlu cemas, trauma, dan takut menggunakan e-mail.

“Tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma, dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Minggu (7/6).

Menurutnya, imbauan itu perlu disampaikan agar tidak ada keragu-raguan masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya secara terbuka seperti yang sering disampaikan dalam rubrik keluhan pembaca di media massa.

“Imbauan ini perlu disampaikan secara terbuka untuk mengurangi kecemasan masyarakat, karena aturan hukum yang mengatur kebebasan individu atau sekelompok orang atau institusi untuk memperoleh privasi dalam berkomunikasi secara elektronik sangat kuat dan ketat rambu-rambunya,” tegasnya.

Gatot menambahkan, apabila kemudian timbul masalah hukum akibat isi dari komunikasi elektronik tersebut yang kemudian dibuka untuk konsumsi umum dan menimbulkan respon resistensi atau keberatan dari pihak lain, maka hal tersebut adalah persoalan lain yang tidak langsung disebabkan oleh UU ITE. Sejak berlakunya UU ITE, Depkominfo telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat, mengingat peraturan perundang-undangan ini memiliki domain baru yang sifatnya sangat virtual.

“Dan sosialisasi tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan. Di samping itu, kepada warga masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengevaluasi, mencermati, dan mengkritisi UU tersebut pasal demi pasal sekiranya terdapat substansi yang bertentangan dengan UUD 1945,” katanya.

Kesempatan tersebut, telah dimanfaatkan oleh beberapa warga masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 27 UU tersebut. Namun dalam keputusannya pada tanggal 5 Mei 2009, MK telah menolak permohonan tersebut.

Imbauan Depkominfo erat terkait dengan kasus Prita Mulyasari yang mengaku trauma menulis e-mail setelah kasus hukum pidananya masih terus diproses hingga kini. (ANTARA)

One response to “Serba-serbi Kasus Prita Mulyasari 2

  1. MATINYA KEBEBASAN BERPENDAPAT

    Biarkanlah ada tawa, kegirangan, berbagi duka, tangis, kecemasan dan kesenangan… sebab dari titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menghirup udara dan menemukan jati dirinya…

    itulah kata-kata indah buat RS OMNI Internasional Alam Sutera sebelum menjerat Prita dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

    ………………………………………………………………………………………….

    Bila kita berkaca lagi kebelakang, sebenarnya pasal 310 KUHP adalah pasal warisan kolonial Belanda. Dengan membungkam seluruh seguruh teriakan, sang rezim penguasa menghajar kalangan yang menyatakan pendapat. Dengan kejam penguasa kolonial merampok kebebasan. tuduhan sengaja menyerang kehormatan, nama baik, kredibilitas menjadi ancaman, sehingga menimbulkan ketakutan kebebasan berpendapat.

    Menjaga nama baik ,reputasi, integritas merupakan suatu keharusan, tapi alangkah lebih bijaksana bila pihak-pihak yang merasa terganggu lebih memperhatikan hak-hak orang lain dalam menyatakan pendapat.

    Dalam kasus Prita Mulyasari, Rumah sakit Omni Internasional berperan sebagai pelayan kepentingan umum. Ketika pasien datang mengeluhjan pelayanan buruk pihak rumah sakit, tidak selayaknya segala kritikan yang ada dibungkam dan dibawah keranah hukum.

    Kasus Prita Mulyasari adalah presiden buruk dalam pembunuhan kebebasan menyatakan pendapat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s