Serba-serbi kasus Prita Mulyasari 1

Menkes: Saya Tidak Bisa Menjewer RS Omni

detikcom – Jumat, Juni 5

Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengaku pihaknya tidak ada urusan dengan kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni International. Sebab, RS Omni merupakan RS swasta, sehingga dia tidak bisa menjewernya.

“RS Omni itu swasta, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Saya tidak bisa menjewer, saya tidak tahu,” kata Siti saat ditanya pers mengenai kasus Prita Mulyasari ketika meresmikan Posko Kesehatan Pesantren Nurul Huda, Jalan Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Kamis (04/06/2009).

Siti mengatakan kasus itu bukan kasus pelayanan, melainkan kasus pencemaran nama baik. “Saya tidak tahu. Kasus itu bukan kasus pelayanan kesehatan. Itu kasus pencemaran nama baik. Kalau ada pelayanan kesehatan tidak baik, ada jalannya, bukan dilemparkan ke blogger,” kata Siti saat ditanya soal kelanjutan kasus tersebut.

Siti juga menyarankan kalau ada persoalan kasus pelayanan kesehatan, harus disampaikan pada jalurnya bukan ke tempat yang tidak semestinya. “Menurut saya kalau ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan, jangan melapor ke tempat yang tidak semestinya. Kalau melapor ya ke kepala dinas kesehatan. Gunakan jalur-jalur yang benar,” pinta dia.

IDI Bentuk Tim Selidiki Omni

Liputan6.com, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar jumpa pers menyangkut kasus Prita Mulyasari, Senin (8/6). Rencananya, IDI akan melakukan investigasi selama dua pekan untuk menyelidiki kasus tersebut. Jika terbukti ada pelanggararan etika profesi kedokteran, IDI akan memberi sanksi kepada dokter yang menangani Prita.

Selain itu, IDI cabang Banten juga akan memanggil para dokter Rumah Sakit Omni Internasional.

Sementara pukul 14.00 WIB hari ini, Komisi IX DPR yang menangani masalah kesehatan akan memanggil pihak RS Omni Internasional untuk dimintai keterangan [baca: DPR Minta Penjelasan Omni].(UPI/LUC)

DPR Minta Omni Ditutup

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah Anggota Komisi IX DPR meminta rumah sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, Banten ditutup. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat mengenai kasus yang menimpa pasien Prita Mulyasari yang menghadirkan manajemen Omni.

Komisi IX mencecar manajemen Omni dengan berbagai pertanyaan mengenai pelayanan Omni ketika menangani Prita. Tak hanya itu saja, dewan juga mempertanyakan label internasional-nya Omni.

Rapat tersebut berlangsung cukup panas. Suasana semakin panas saat memasuki sesi tanya jawab mengenai cara Omni menjawab komplain Prita. “Banyak pasien di RS lain komplain tidak dipenjarakan tapi kenapa Prita di penjara karena komplain,” ujar Anggota Komisi IX DPR Jumaeni. (AND)


4 responses to “Serba-serbi kasus Prita Mulyasari 1

  1. David Pangemanan

    PT. TUNAS FINANCE MENYENGSARAKAN KONSUMEN

    Singkat kronologisnya, saya kredit truk dengan 36 X cicilan @ Rp. 3,5 jt-an.
    Setelah 14 X nyicil, truk hilang. Ternyata penggantian dari perusahaan
    asuransi (PT. Asuransi Wahana Tata) hanya cukup untuk menutup 22 X pelunasan
    (cicilan + bunga) yang belum jatuh tempo. Akhirnya saya yang telah mengeluarkan
    biaya lk. 115 juta (uang muka + cicilan + perlengkapan truk), dipaksa untuk
    menerima pengembalian yang jumlahnya lk Rp. 3,4 jt.
    Menurut petugas PT. Tunas Finance (Sdr. Ali Imron), klaim asuransi yang cair
    dari PT. Asuransi Wahana Tata, sebagian digunakan untuk membayar pengurusan
    Surat Laporan Kemajuan Penyelidikan di Polda Jawa Tengah di Semarang.
    (Atau dengan kata lain, konsumen telah dipaksa melakukan suap di Polda Jateng).
    Jelas dalam hal ini PT. Tunas Finance (PT. Tunas Financindo Sarana) telah memaksa
    konsumen taat pada perjanjian susulan yang sebelumnya tidak diperjanjikan.
    Tentu saja kondisi perjanjian susulan itu sangatlah memberikan keuntungan
    maksimal bagi pelaku usaha, tidak perduli berapapun kerugian yang diderita konsumen.
    Sebagai catatan, perjajian yang dibuat tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran
    Jaminan Fidusia di tempat domisili debitur/konsumen.

    Dan melalui surat terbuka ini saya ingin mengajak segenap komponen bangsa yang perduli
    terhadap masalah Perlindungan Konsumen, untuk menuntut PT. Tunas Finance secara pidana
    maupun perdata. Setidaknya hal ini untuk mencegah jatuhnya korban PT. Tunas Finance
    (PT. Tunas Financindo Sarana) lainnya.
    Saya nantikan partisipasi Anda sekalian. Terima kasih.

    David
    HP. 0274-9345675.

  2. BREAKING NEWS !!!

    KEJAGUNG MENILAI JAKSA YANG MEMERIKSA PRITA TIDAK PROFESIONAL, DAN MEMERINTAHKAN PEMERIKSAAN ATAS PARA JAKSA TERSEBUT

    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:

    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

  3. saya geli sekaligus heran karena tugas menteri kesehatan itu sebenarnya apa ? kok malah membedakan antara negeri dan swasta, kan wilayahnya masih indonesia buk? kalau begitu menteri kesehatan diganti aja menjadi menteri kesehatan untuk negeri. Buk kalau membuat pernyataan yang logika donk bu…..

  4. abdi indonesia

    selamat anda mendapatkan sebuah penghargaan BLOG STAR AND INNOVATION AWARD [SEASON 2], silahkan buka http://abdiindonesia.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s